Akhir pekan lalu, suasana tenang di SMA Negeri 72 Jakarta mendadak berubah mencekam pada Jumat 7 November 2025. Dua ledakan beruntun terjadi di masjid sekolah yang berada di kompleks Kodamar TNI Angkatan Laut, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan penanganan cepat bagi para korban. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemprov DKI. Bahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyiapkan pendampingan psikologis bagi siswa dan guru terdampak.
Polisi masih mendalami dugaan motif di balik ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain kemungkinan adanya bullying terhadap terduga pelaku, penyidik juga menelusuri kebiasaannya mengonsumsi konten kekerasan.
Terduga pelaku, yang juga menjadi korban luka dalam insiden Jumat (7/11/2025) itu, disebut sering menonton video perang dan menggambar hal-hal bernuansa ekstremisme.
Polisi menemukan senjata mainan dengan tulisan tertentu di lokasi kejadian, yang kini turut dijadikan bahan penyelidikan. Kasus ini menyoroti potensi dampak negatif paparan konten ekstrem terhadap mental remaja, terutama ketika tidak disertai pendampingan dan literasi digital yang memadai.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, fokus saat ini adalah pemulihan korban dan penguatan lingkungan pendidikan agar lebih aman, baik secara fisik maupun digital. Tragedi di SMA 72 Jakarta menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus digital, generasi muda menghadapi tantangan baru.
Melansir dari indonesia.go.id, UNICEF mencatat, setiap setengah detik ada satu anak di dunia yang untuk pertama kalinya terhubung ke internet. Di Indonesia, pengguna internet kini mencapai 221 juta orang, atau 79,5 persen dari populasi nasional. Menariknya, 9,17 persen di antaranya berusia di bawah 12 tahun, sebuah tanda bahwa generasi digital kita lahir dan tumbuh dalam ruang yang serba terhubung, namun juga rentan terhadap ancaman siber.
Apa Saja Tantangan Generasi Muda di Era Digitalisasi?
Berdasarkan laman resmi kemenkopmk.go.id, beberapa tantangan besar bagi generasi muda di era digital antara lain:
Risiko tenggelam dalam sisi negatif teknologi.
Generasi muda bukan hanya pengguna. Akan tetapi bisa menjadi korban karena tidak cukup siap secara etika, literasi atau karakter untuk menghadapi teknologi yang terus berkembang.
Ketahanan literasi digital yang masih lemah.
Generasi muda harus dibekali daya tahan yang cukup dalam menghadapi bombardir informasi negatif di berbagai platform digital.
Pemerataan infrastruktur dan SDM digital.
Kemenko PMK menyoroti bahwa pemerataan jaringan internet dan kesiapan SDM yang menguasai teknologi serta berpikir kreatif merupakan tantangan yang harus dijawab.
Penguatan karakter dan jati diri bangsa di tengah digitalisasi.
Di era digital tak hanya soal teknologi. Namun, soal menjaga nilai-nilai budaya, moral dan karakter agar tidak terkikis oleh arus globalisasi dan konsumerisme digital.
Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat
Generasi muda dinilai perlu pendampingan, penguatan nilai sejak dini, agar tidak tumbuh menjadi individualistik atau mudah terpengaruh konten negatif.
Banjir informasi, tontonan ekstrem, dan tekanan sosial yang tak mudah dikendalikan. Namun negara tidak tinggal diam. Hanya sepekan sebelum peristiwa itu, pemerintah baru saja meluncurkan gerakan nasional Tunas Digital, yang diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Sabtu (1/11/2025) di Jakarta.
Gerakan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas. Regulasi ini menjadi fondasi bagi lahirnya melalui situs tunasdigital.id.
Panduan Praktis Lindungi Anak
Platform ini berisi materi literasi digital, ruang berbagi pengalaman antarorang tua, serta panduan mengenali aplikasi dan gim yang sesuai usia anak.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan, tunasdigital.id menjadi bentuk nyata komitmen negara dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan mendidik bagi anak-anak Indonesia.
“Konten dari para pakar sangat penting, misalnya terkait mana sih aplikasi yang aman untuk anak, mana aplikasi yang untuk umur dewasa, mana games yang bisa dimainkan untuk anak-anak usia sekian dan mana games yang belum boleh,” tutur Menkomdigi, dikutip dari komdigi.go.id.
Apa Itu PP Tunas?
PP Tunas merupakan regulasi yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi anak di ruang digital. Substansi utama kebijakan ini mencakup:
- Tanggung jawab negara dan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memastikan platform digital ramah anak, bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan pornografi.
- Kewajiban penyedia konten dan aplikasi untuk menyesuaikan klasifikasi usia pengguna serta menampilkan informasi peringatan secara jelas.
- Perlindungan data pribadi anak, termasuk larangan penggunaan data untuk kepentingan komersial tanpa izin orang tua atau wali.
- Peningkatan literasi digital bagi keluarga dan tenaga pendidik, agar mampu mendampingi anak menjelajahi ruang maya secara sehat.
- Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Komdigi, Kemendikbudristek, hingga KPAI, untuk memperkuat kebijakan perlindungan digital anak.
Peluncuran tunasdigital.id menjadi bentuk implementasi langsung dari PP Tunas bertujuan mengubah regulasi menjadi gerakan nyata di tengah masyarakat. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa negara hadir bukan hanya untuk menindak setelah tragedi, tetapi juga untuk mencegah, mendampingi, dan membangun karakter digital sejak dini.
Kasus SMA 72 seharusnya menjadi alarm kesadaran bersama, bukan alasan untuk pesimis. Sebab, di tengah tantangan zaman, komitmen negara terhadap perlindungan generasi muda semakin nyata: dari kebijakan, edukasi, hingga kolaborasi antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
Kini, pertanyaannya kembali kepada kita semua, seberapa siap kita melindungi anak muda dari banjir konten ekstrem dan tekanan dunia digital?
Leave a Reply