Tepat di momentum peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025, semangat untuk mewujudkan mimpi besar generasi muda kian nyata. Termasuk harapan sederhana namun penting: memiliki hunian sendiri.
Pemerintah menegaskan komitmennya melalui langkah konkret Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang memperkuat riset, pendampingan teknis, serta kebijakan strategis berbagai program perumahan rakyat bersama Universitas Indonesia (UI).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa 80 persen anggaran kementeriannya tahun depan akan difokuskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi tahun ini dan jumlah yang sama tahun depan.
“Mulai Februari 2026 program ini harus sudah berjalan optimal. Kita ingin memastikan setiap keluarga, terutama masyarakat muda dan pekerja baru, punya akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya dikutip dari pkp.go.id.
Tak hanya rumah tapak, skema rumah subsidi vertikal (rusun) juga tengah disiapkan untuk menjawab kebutuhan generasi muda di kawasan perkotaan seperti Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Medan.
Langkah ini diperkuat dengan kebijakan konkret yang langsung meringankan beban calon pemilik rumah. Sesuai arahan Presiden, pemerintah kini membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya dikenakan biaya.
Selain itu, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dulu dikenal dengan IMB, juga digratiskan bagi kelompok masyarakat tersebut.
“PBG itu sekarang gratis, dan itu berjalan serta dimonitor langsung oleh Bapak Mendagri. Jadi para bupati dan wali kota juga menjalankan, dan sudah dilaksanakan,” jelas Maruarar.
Bukan hanya itu, bunga rumah subsidi tetap dijaga pada tingkat 5 persen, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil di tengah situasi ekonomi global yang dinamis.
Di sisi lain, program BSPS juga terus diperluas. Sebab rakyat Indonesia yang punya rumah namun masih tidak layak huni ada 26,9 juta rumah. Tahun ini negara membantu 45.000 rumah agar menjadi layak huni. Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45 ribu menjadi 400 ribu,” tambah Maruarar.
Menurut Menteri PKP, aktivitas pembangunan rumah juga ikut menggerakkan ekonomi rakyat, mulai dari pedagang bahan bangunan hingga penjual makanan di sekitar proyek.
Peluang yang Terbukti Nyata
Bagi generasi muda, seluruh kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa peluang memiliki rumah bukan hal yang mustahil. Optimisme itu tidak datang dari janji kosong, tapi dari langkah kebijakan nyata yang sudah berjalan dan bisa dirasakan.
Subsidi bunga, pembebasan BPHTB, hingga PBG gratis adalah bukti bahwa pemerintah bukan hanya bicara “rumah murah”, tapi benar-benar menciptakan sistem agar biaya awal memiliki rumah bisa ditekan.
Jika ditambah kesadaran dan kesiapan pemuda melalui Tabungan Tapera, yang memungkinkan pekerja menabung sebagian kecil gaji untuk pembelian rumah, KPR bersubsidi FLPP dengan bunga tetap 5% dan tenor panjang, serta akses digital perumahan lewat aplikasi Sikasep untuk pendaftaran dan pemantauan, maka jalan menuju rumah pertama makin terbuka lebar.
Harapan pemuda untuk memiliki hunian kini bukan lagi sebatas cita-cita, tetapi peluang yang bisa diperjuangkan dengan langkah kecil dan dukungan kebijakan nyata.
Leave a Reply