Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas para guru agama di seluruh Indonesia. Pemerintah memandang guru agama sebagai garda terdepan dalam pendidikan karakter dan penjaga moral bangsa.
Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) dari berbagai agama, Kemenag menyalurkan program afirmatif berupa insentif, tunjangan profesi, dan pelatihan berkelanjutan agar seluruh guru agama mendapat pengakuan profesional yang setara.
“Kita ingin masyarakat tahu bahwa Kementerian Agama memperlakukan semua guru secara setara tanpa memandang latar agama. Dialog ini menjadi ruang untuk memperjelas arah dan hasil kerja Kemenag dalam meningkatkan kesejahteraan guru,” ujar Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, dikutip dari kemenag.go.id.
Rp50 Miliar untuk Guru Agama Kristen
Direktorat Jenderal Bimas Kristen mengalokasikan total anggaran Rp50 miliar pada tahun 2025 untuk memperkuat kesejahteraan guru Pendidikan Agama Kristen di seluruh Indonesia.
Anggaran tersebut terbagi dalam tiga skema utama:
- Insentif bagi 3.831 guru non-ASN dengan total Rp11,54 miliar, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka di sekolah-sekolah keagamaan.
- Tunjangan profesi (TPG) bagi 738 guru non-ASN bersertifikat pendidik senilai Rp13,63 miliar.
- Tunjangan khusus bagi 1.237 guru di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dengan total Rp24,85 miliar, sebagai dukungan afirmatif agar kesejahteraan guru di daerah tertinggal turut terjamin.
Dari total 50.270 guru agama Kristen, sebanyak 12.496 guru telah tersertifikasi, sementara 37.774 guru lainnya masih dalam proses. Sebanyak 27.021 guru dinyatakan eligible mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pada 2026, Ditjen Bimas Kristen menargetkan 16.600 guru mengikuti PPG lanjutan dengan alokasi Rp13 miliar.
Bimas Buddha Fokus Rampungkan Sertifikasi dan Insentif Guru
Keseriusan serupa juga dilakukan oleh Ditjen Bimas Buddha, yang hingga triwulan III tahun 2025 mencatat terdapat 1.640 guru Pendidikan Agama Buddha di seluruh Indonesia. Mereka terdiri atas 623 guru PNS, 194 guru PPPK, dan 823 guru non-ASN.
Dari jumlah tersebut, 911 guru telah bersertifikasi, sedangkan 729 guru lainnya masih mengikuti atau menunggu pelaksanaan PPG, yang ditargetkan selesai pada 2026.
“Kami telah menuntaskan PPG Batch 1 bagi 372 guru, dan Batch 3 untuk 143 guru sedang berjalan hingga 3 November 2025. Tahun depan, kami pastikan seluruh guru yang belum sertifikasi dapat diselesaikan,” ujar Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi.
Selain peningkatan profesionalitas, Bimas Buddha juga menyalurkan berbagai bentuk dukungan kesejahteraan, antara lain:
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp2 juta per bulan bagi guru non-ASN,
- Insentif Guru Non-PNS sebesar Rp250.000 per bulan untuk 2.932 guru,
- Tunjangan Khusus Daerah 3T bagi 45 guru yang mengabdi di wilayah terdepan.
Rp19 Miliar untuk Guru Agama Hindu: Afirmasi Nyata dari Negara
Sementara itu, Ditjen Bimas Hindu juga menegaskan komitmen serupa dengan menyasar peningkatan kesejahteraan dan kapasitas bagi 6.960 guru agama Hindu di seluruh Indonesia, baik berstatus PNS, PPPK, maupun Non-PNS.
“Total dukungan yang kami alokasikan mencapai lebih dari Rp19 miliar, sebagai bentuk nyata hadirnya negara untuk para guru agama Hindu,” ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, I Nengah Duija dikutip dari laman kemenag.go.id.
Program utama yang dijalankan antara lain:
- Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan untuk 3.771 guru,
- Tunjangan insentif bagi guru Non-PNS belum bersertifikasi sebesar Rp250.000 per bulan,
- Kenaikan Tunjangan Profesi Guru Non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan,
- Bantuan Kelompok Kerja Guru dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Hindu bagi 227 lembaga.
Melalui kebijakan yang inklusif ini, Kementerian Agama berupaya memastikan bahwa seluruh guru agama—tanpa memandang agama yang dianut—mendapatkan hak yang sama dalam hal kesejahteraan dan pengembangan kompetensi.
Guru agama tidak hanya berperan sebagai pengajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kebajikan, moral, dan toleransi yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.
Dengan peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas yang terus diperkuat, pemerintah berharap para guru agama semakin berdaya, sejahtera, dan mampu menjalankan perannya sebagai pilar karakter bangsa di tengah tantangan zaman.
Katolik Prioritaskan Non-ASN dan Wilayah 3T
Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Katolik menyalurkan lebih dari Rp56 miliar untuk mendukung kesejahteraan guru Pendidikan Agama Katolik di seluruh Indonesia.
Dana tersebut terdiri atas insentif sebesar Rp8,65 miliar, tunjangan khusus Rp18,28 miliar, serta Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN sebesar Rp29,35 miliar.
“Dana ini kami prioritaskan bagi para guru non-ASN dan guru di wilayah 3T, agar mereka mendapatkan hak yang sama dan bisa hidup lebih layak,” ujar Direktur Pendidikan Katolik, Albertus Triyatmojo.
Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Katolik, hingga tahun 2025 terdapat 18.015 guru Pendidikan Agama Katolik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.017 guru telah tersertifikasi, 4.272 guru sedang mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan 2.145 guru lainnya ditargetkan menyelesaikan sertifikasi pada tahun 2026.
Selain program kesejahteraan, Kemenag juga memperkuat ekosistem pembinaan dan peningkatan kompetensi guru melalui lembaga pendidikan keagamaan Katolik.
Tercatat terdapat 73 Taman Seminari dengan 244 guru, serta 49 Sekolah Menengah Agama Katolik (SEMAK) dengan 541 guru, yang menjadi wadah pembinaan karakter dan pengembangan profesionalitas tenaga pendidik Katolik di berbagai daerah.
Dengan peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas yang terus diperkuat lintas agama, pemerintah menaruh harapan besar agar para guru agama kian berdaya dalam menanamkan nilai moral, spiritual, dan kemanusiaan di tengah dinamika zaman.
Dari ruang-ruang kelas hingga pelosok negeri, guru agama menjadi sumber cahaya yang menuntun generasi muda tumbuh dengan karakter unggul, beriman, berintegritas, toleran, dan berdaya saing sehingga cita-cita menghadirkan Indonesia yang cerdas sekaligus berakhlak mulia dapat benar-benar terwujud.
Leave a Reply