Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo, Menuju Indonesia Tanpa Batas

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai fase baru dalam perjalanan bangsa. Kerja konkret, keberpihakan, dan keberanian mengambil langkah strategis di tengah tantangan global.

Dalam kurun waktu 12 bulan, berbagai kebijakan di bidang ekonomi, hukum, pangan, energi, hingga digital menunjukkan arah yang sama yakni membangun fondasi Indonesia yang berdaulat, produktif, dan inklusif.

Pemerintah berupaya tidak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga menata ulang sistem agar lebih berpihak pada rakyat kecil, pelaku usaha mikro, dan generasi muda digital. Seperti pesan Presiden dalam berbagai kesempatan.

“Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Presiden Prabowo dalam pernyataannya Jumat (29/8/2025) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Setahun pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran menjadi fondasi bagi akselerasi besar menuju Indonesia Emas. Langkah-langkah strategis di berbagai sektor menunjukkan komitmen pada keberpihakan dan pemerataan.

Dari desa hingga dunia digital, dari petani hingga kreator, semangat “Indonesia Tanpa Batas” kini menjadi gerak bersama untuk menatap masa depan yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing di panggung dunia. Berikut catatan keberhasilan Prabowo-Gibran dalam satu tahun kepemimpinan.

Dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen Pemerintah Prabowo-Gibran untuk memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia mencontohkan Korea Selatan sebagai negara yang berhasil menumbuhkan ekonomi lewat ekosistem UMKM yang terintegrasi, mulai dari pembiayaan, pendidikan, pemasaran, hingga penjaminan.

“Ke depan akan kita dorong lebih pro UMKM lagi,” ujar Menkeu Purbaya dikutip dari mediakeuangan.kemenkeu.go.id.

Sejalan dengan semangat tersebut, lahir Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebuah gagasan nasional untuk mengonsolidasikan koperasi desa dalam bingkai kemandirian ekonomi merah putih.

Satu tahun terakhir, Kementerian Hukum RI mencatat peningkatan signifikan di berbagai layanan publik. Melalu laman resmi kemenkum.go.id, Kemenkum melaporkan tingkat penyelesaian Administrasi Hukum Umum (AHU) mencapai 99,68%, dan pendapatan negara bukan pajak naik 4,85%.

Digitalisasi layanan AHU mempercepat proses perizinan, sedangkan bidang Kekayaan Intelektual (KI) meningkat 16,4% dalam permohonan hak cipta dan merek.

Di sisi lain, program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang kini mencapai 40.714 titik di desa dan kelurahan menjadi wujud nyata pemerataan akses hukum bagi rakyat kecil.

Pemerintah mencatat capaian strategis di sektor pangan dan energi. Stok beras nasional kini mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Ini menandai berakhirnya impor beras medium.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Rabu (15/10/2025) dikutip dari brmp.pertanian.go.id.

Sementara di sektor energi, program biodiesel B40 menghemat devisa hingga Rp271,78 triliun dan menyerap hampir 2 juta tenaga kerja.

Tak kalah penting, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 30 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, memastikan pemerataan gizi bagi anak, balita, dan ibu hamil.

Di era digital, pemerintah meluncurkan Indonesia Game Rating System (IGRS), sebuah sistem klasifikasi gim nasional pertama di ASEAN. Langkah ini menjadi simbol keseimbangan antara kemajuan teknologi dan komitmen pemerintah dalam perlindungan anak. Melalui IGRS, pemerintah tidak hanya mengatur industri gim, tetapi juga memperkuat ekosistem kreatif digital yang sehat dan berdaya saing global.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau dikenal sebagai PP Tunas, yang bertujuan melindungi anak-anak di ruang digital seperti media sosial dan game online. Regulasi ini dengan tegas mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) alias platform untuk menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak-anak, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan luar biasa. Melalui laman kemenkeu.go.id, pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan stabil di 5,12%, inflasi terjaga di 2,65%, dan defisit APBN hanya 1,56% dari PDB. Selain itu, pengangguran turun menjadi 4,76%, dan angka kemiskinan menurun ke 8,47%, capaian terbaik sejak krisis 1998.

Pasar pun merespons positif. IHSG menembus rekor tertinggi 8.257,86 pada Oktober 2025. Hal ini mencerminan kuatnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

“Kita perbaiki pondasi ekonominya dengan serius, dengan betul-betul. Saya akan mengerahkan seluruh pengetahuan saya yang ada yang sudah belajar selama berapa tahun,” tegas Menkeu Purbaya dikutp dari laman kemenkeu.go.id.

Terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon menandai babak baru ekonomi hijau Indonesia. Kebijakan ini memperkuat peran sektor kehutanan dalam perdagangan karbon serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan menyiapkan empat regulasi turunan: revisi Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023, Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021, dan rancangan Permen KSDAE tentang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

“Sektor kehutanan kini bukan hanya penjaga ekosistem, tapi juga penggerak utama ekonomi hijau nasional. Inilah era baru di mana pohon yang tumbuh juga berarti ekonomi rakyat yang ikut tumbuh,” kata Menhut, Raja Juli Antoni dalam Rapat Koordinasi Terbatas Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK, di Jakarta, Senin (20/10/2025) dikutip dari kehutanan.go.id.