JAKARTA,TANPABATAS.co– Presiden Prabowo Subianto beri instruksi eveluasi menyeluruh terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan itu ditempuh sebagai bagian dari upaya memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas yang membahas penertiban dan penguatan tiga program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden meminta evaluasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk menindaklanjuti berbagai laporan mengenai pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.
“Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan,” kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).
Menurut Teddy, Presiden menegaskan bahwa seluruh program prioritas pemerintah harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan sesuai tujuan awal yang telah ditetapkan.
Prabowo juga mengingatkan seluruh menteri dan kepala lembaga agar tidak memberi ruang bagi penyalahgunaan program pemerintah.
“Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah,” ujar Teddy.
Selain membahas MBG, Presiden juga memberikan arahan terkait penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Prabowo meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama tim untuk memfokuskan pembenahan pada peningkatan kualitas pelayanan koperasi sehingga mampu menjadi penggerak utama perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor kelautan, Presiden turut meminta percepatan penataan Kampung Nelayan Merah Putih agar kawasan tersebut menjadi lebih produktif, tertata, dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah telah mulai melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, pemerintah menargetkan seluruh persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan program dapat dirapikan dalam waktu satu bulan.
“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan,” ujar Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia menjelaskan pemerintah saat ini sedang melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi MBG sebelum menyampaikan rekomendasi kepada Presiden.
“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk diputuskan dan diberi arahan mengenai keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam selama satu bulan dari hari ini,” katanya.
Zulkifli mengungkapkan sejumlah persoalan yang telah dipetakan pemerintah meliputi dugaan penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga belum tersedianya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah lokasi yang telah ditetapkan sebagai penerima program.
“Banyak, mulai dari penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, lalu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” ujarnya, dilansir dari Liputan6.com.
Melalui kebijakan evaluasi menyeluruh tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin akuntabel, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sesuai tujuan awal program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. (OBR).
Leave a Reply